KORUPSI MEMBUAT NEGARA DAN RAKYAT MENJADI MISKIN

       Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagaisuatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibatsejak dari perencanaan samapai pada pelaksanaan dan pembiayaan. 

Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya.Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin.Mengapa demikian ? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya serta begitu rakus para Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Para birokrasi mulai dari pangkat/golongan terendah hingga yang tertinggi, serta banyak anggota dewan yang bermental tamak dan pencuri. 

Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan penyakit social yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. 

Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan, pencurian, perampokan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan eksekutif dan anggotalegislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. 

Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal ini merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. 

Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi,atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

Sedangkan para penegak hukum yang seharusnya menjadi manusia setengah dewa ternyata banyak yang berubah paradigma berpikirnya menjadi korup. Hal ini sering kita lihat dan dengar, dimana para hakim dan jaksa di tangkap karena menerima suap dari para terdakwa, Ini menyebabkan para terdakwa korup selalu di tuntut dengan hukuman yang paling ringan,  begitupula dengan vonis yang di jatuhkan hakim.

Pertanyaan saat ini; Apakah keadaan atau situasi ini akan kita biarkan terus hingga negara kita ni hancur oleh perilaku pencuri, perampasan, perampokan yang dilakukan oleh para pejabat kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota dewan dan para jaksa dan hakim yang nakal ? Tentu jawaban kita sebagai masyarakat yang dirugikan adalah TIDAK...!!!! 

Maka untuk itu kita sebagai masyarakat kecil mulai saat ini juga harus bisa mengawasi penggunaan APBD maupun APBN, mulai dari rencana penyusunan APBD, hinggap ditetapkan sebagai APBD dan juga penggunaannya. 

Serta kita juga sebagai masyarakat mulai untuk tidak lagi menjual suara kita kepada calon-calon Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur dan anggota dewan di setiap pemilu. Karena secara tidak lansung kita punya andil dalam membentuk mental para pejabat dan anggota dewan yang korup. 

Bayangkan setiap para calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan anggota dewan yang ingin terpilih mereka harus siapkan modal dari ratusan juta hingga puluhan milyar, bahkan ada yang mencapai ratusan milyar. Maka ketika mereka ini terpilih menjadi kepala daerah atau anggota dewan, hal yang pertama mereka lakukan adalah berusaha mengembalikan modal atau pinjaman yang mereka pergunakan saat pencalonan. Dan modal atau pinjaman itu bisa di kembalikan dengan cepat cuma dengan satu cara yaitu KORUPSI.  




Salam
Rudi Karetji