Korupsi menjadi penyakit negara yang sangat berdampak pada pembangunan, tatanan sosial dan juga politik sehingga perlu ada perhatian dan penanganan secara khusus. Korupsi mempunyai ciri - ciri atau karakterisitik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan dengan melibatkan tipu daya muslihat, ketidakjujuran, pemanfaatan kedudukan untuk penyelewengan, penyuapan dan penyembunyian suatu kenyataan.
Korupsi bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekusaan, korupsi bukanlah sesuatu yang tidak disengaja, juga bukan faktor kebetulan, Melainkan suatu tingkah laku yang dilandasi niat atau motivasi tertentu.
Kasus korupsi pasti ada di setiap negara, namun dengan kadar yang berbeda-beda. Kasus korupsi sangat tinggi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Sekalipun telah di bentuk lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun nyatanya kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi, bahkan semakin meningkat tiap tahunnya.
Mulai dari anggota DPR, ketua partai, kepala sekolah, wali kota, gubernur, menteri bahkan sekarang lurah atau kepala desa pun ikut terjerat kasus korupsi. Sangat memprihatinkan, di mana seharusnya para pemimpin itu menjadi contoh yang dapat dijadikan teladan bagi para masyarakat. Malah sepertinya para penguasa dan pejabat di negeri ini berlomba-lomba untuk memperkaya diri dengan uang rakyat.
Korupsi memberikan dampak yang sangat buruk karena dapat mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengikis kemampuaan institusi dari pemerintah karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan para pejabat yang diangkat atau dinaikkan jabatannya bukan karena prestasi. Hal- hal semacam ini akan membuat makin banyak pejabat yang memiliki jiwa koruptor.
Kebanyakan dari para pejabat yang koruptor mereka mempunyai hati nurani yang sangat tumpul, sedangkan ke-egoisan para koruptor untuk memperkaya diri dan keluarga mereka sangatlah tinggi. Hal itu di buktikan dengan mereka begitu rakus, dan bernafsu mencuri, merampas dan merampok hak-hak masyarakat lewat dana APBD maupun APBN.
Anak-anak pejabat bisa sekolah ke luar negeri dengan menikmati fasilitas dari negara lewat dana APBD yang di kelolah oleh orang tua mereka, Sedangkan banyak masyarakat kecil dan miskin sangatlah susah untuk melanjutkan sekolahnya, bahkan ada yang tidak lulus Sekolah Dasar atau SD.
Kemakmuran dan kesejahteraan di negara ini, hanya dimiliki oleh para pejabat dan kaum pengusaha. Masyarakat kecil dan tidak mampu selalu mendapat predikat miskin dan kaum tidak mampu. Dinegara ini juga yang punya uang adalah orang yang berkuasa, karena mereka dapat membeli suara rakyat, membeli jabatan, bahkan banyak yang dapat membeli hukum dan aparat yang korup agar bisa bebas atau mendapat hukuman yang seringan-ringannya.
SUNGGUH SANGAT IRONIS DAN MEMPRIHATINKAN.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar