Pejabat dan Kepala Daerah yang korup dan suap dapat dikategorikan sebagai penderita sakit jiwa sehingga tidak layak untuk dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat.
"Harus kita ingat para koruptor tersebut orang yang sedang sakit jiwa dan tidak masuk definisi sehat menurut WHO oleh karena itu tidak layak menjadi pemimpin dan tidak layak untuk dipilih kembali menjadi pemimpin.
Definisi sehat berdasarkan WHO (Organisasi Kesehatan Sedunia) adalah bukan saja tidak ada penyakit atau kecacatan tetapi mencakup hal yang lebih luas yaitu sehat secara fisik, mental dan sosial.
Karena itu, untuk memilih pemimpin bangsa baik pemimpin daerah, anggota DPR pusat maupun DPR daerah harus merujuk pada definisi sehat jasmani, rohani, mental dan sosial.
"Pada kenyataannya saat ini kita melihat bahwa makin hari. makin jelas bahwa para pemimpin yang kita pilih baik itu sebagai kepala daerah atau anggota dewan banyak menjadi tersangka kasus korupsi atau suap merupakan orang-orang yang tidak sehat baik jiwa maupun sosialnya. Orang dengan kepribadian yang sehat tidak mungkin melakukan korupsi atau suap.
Seseorang yang melakukan korupsi pasti melakukan tindakan tersebut secara sadar dan kalau jiwanya sehat tidak mungkin melakukan tindakan tersebut.e
Penting untuk diketahui bahwa para koruptor tersebut sakit jiwa sehingga secara kejiwaan tidak bisa melaksanakan amanah untuk menjadi pemimpin.
"Kita bisa melihat apa yang terjadi pada Mantan Ketua MK, seseorang yang selalu konsisten untuk mengkampanyekan anti korupsi padahal selanjutnya terbukti tertangkap tangan melakukan korupsi," ujarnya.
Untuk itu mari kita sebagai masyarakatpun harus ikut serta dalam membangun daerah dengan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan cara memilih pemimpin negara, pemimpin daerah dan dewan yang sehat jasmani, rohani sehat mental dan sosial.
Rudi Karetji
Tidak ada komentar:
Posting Komentar